Selain itu, sistem zonasi dalam PPDB juga ramai dikeluhkan warga. Menurut Monica, kekosongan jabatan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung harus segera diisi agar tidak menghambat kebijakan strategis, apalagi PPDB jenjang SMA akan segera dimulai.
“Zonasi bukan sekadar kebijakan lokal, ini hasil koordinasi antar kementerian dan lembaga. Harus ada komunikasi publik yang lebih baik,” ujarnya.
Monica juga menyebut telah berdiskusi dengan Komisi IV DPRD untuk mendorong penambahan unit sekolah baru, khususnya di Pangkalpinang.
Ia menegaskan bahwa seluruh masukan dari warga akan ditindaklanjuti, termasuk soal usulan pengaspalan jalan kompleks.
“Reses ini jadi momentum menyerap aspirasi masyarakat secara langsung. Kami akan kawal dan pastikan usulan warga masuk dalam penyusunan kebijakan daerah,” pungkasnya. (*)
