“Untuk dapur umum, kami masih dalam tahap koordinasi antara BGN, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah. Kami berharap juknis segera turun sebagai payung hukum untuk mendukung program nasional ini,” ungkap Sekda Babel.
Sementara itu, Kabinda Babel Jusak Tarigan menambahkan, bahwa koordinasi antar pihak sangat penting untuk menyukseskan program ini, terutama dalam memastikan ketersediaan dapur umum yang akan melayani sekitar 260 ribu anak di Provinsi Babel.
Jusak juga mengharapkan semua pihak dapat bekerja sama untuk mempercepat penyediaan fasilitas tersebut, dengan target agar dapur umum sudah tersedia dengan baik pada September 2025.
Wakil Ketua DPRD Babel Eddy Iskandar juga menegaskan pentingnya kolaborasi antara Pemerintah Daerah, BIN, dan DPRD untuk merealisasikan program MBG.
Ia berharap juknis segera diterima agar pelaksanaan program makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil/menyusui dapat berjalan sesuai rencana.
“Program ini membutuhkan biaya yang besar, jadi kolaborasi semua pihak sangat diperlukan untuk merealisasikannya. DPRD akan mendukung penuh, karena ini bukan hanya soal memberi makan, tetapi juga untuk menggerakkan ekonomi daerah,” pungkas Eddy Iskandar.
Program MBG diharapkan dapat menyelesaikan masalah gizi buruk dan stunting pada anak-anak di Indonesia, serta memberikan manfaat gizi yang lebih baik bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang membutuhkan. (Red)
