Oleh karena itu, dirinya berharap antara APIP dan BPKP senantiasa terjalin kolaborasi serta sinergitas agar pengawasan dapat berjalan secara optimal dan seluruh belanja yang dikeluarkan dapat termanfaatkan dengan maksimal,” jelasnya.
Hanya sebesar 18,58 persen, dan masuk kategori sangat rendah. Hal ini menunjukkan masih terdapat Pemda yang bergantung pada dana transfer karena rendahnya nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang didapat pertahunnya.
“Kita harus jadikan BPKP ini sebagai rumah akuntabilitas. Akuntabilitas ini saya punya singkatan sendiri, yakni abdi keuangan akan taat bekerja intensif meniliti secara tuntas,” dalam hal tata kelola pemerintahan, sebutnya.
