Menanggapi hal ini, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (DKUKMindag) Bangka Selatan, Deka Indra, menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah meminta biaya sepeser pun terkait penyaluran bantuan UMKM tersebut.
“Program bantuan itu sudah kami salurkan langsung ke rekening penerima secara non-tunai. Kalau ada laporan pemotongan atau permintaan uang, kami tegaskan bahwa dinas tidak bertanggung jawab dan itu bukan bagian dari prosedur kami,” kata Deka kepada wartawan, Rabu (15/10/2025).
Ia menjelaskan, sistem penyaluran dana bantuan modal usaha itu disalurkan melalui via transfer Bank ke rekening pribadi penerima. Hal ini dilakukan untuk menjamin transparansi dan mencegah terjadinya pungutan liar.
Namun, Deka Indra tidak menampik bahwa kemungkinan adanya oknum di luar dinas yang memanfaatkan situasi dan mencoba mengambil keuntungan peribadi dengan mengatasnamakan sebagai oknum pengurus bantuan.
“Kalau memang benar ada yang meminta uang, itu jelas tidak dibenarkan. Tapi kami juga perlu memastikan, jangan sampai ada kesepakatan di belakang yang tidak diketahui oleh pihak dinas. Sekali lagi, kami tidak pernah meminta apa pun kepada penerima bantuan,” tegasnya
Deka Indra juga memastikan akan menindaklanjuti laporan yang beredar di media sosial dengan melakukan verifikasi dan klarifikasi lapangan. Menurutnya, langkah ini diambil untuk memastikan kebenaran informasi serta mencegah kejadian serupa agar tidak terulang kembali.
“Ke depan kami akan lebih teliti dalam proses verifikasi dan komunikasi dengan penerima. Kami juga berharap masyarakat berani melapor bila menemukan praktik serupa. Semoga kejadian seperti ini tidak terjadi lagi,” pungkas Deka.
Kasus ini menjadi perhatian publik karena menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap program bantuan pemerintah. Warganet berharap agar aparat terkait turun tangan memeriksa dugaan pungutan liar tersebut dan memberikan sanksi tegas kepada siapa pun yang terbukti memotong bantuan UMKM. (*)
