Ia mengungkapkan, total akumulasi anggaran dari seluruh kegiatan tersebut mencapai lebih dari Rp70 miliar di tahun ini. Anggaran tersebut berasal dari berbagai sumber pendanaan, baik dari APBN, APBD provinsi, maupun APBD kabupaten.
“Dari total alokasi anggaran tersebut, skema pendanaannya memang terbagi ke beberapa sumber, seperti pusat, provinsi, dan kabupaten. Di tingkat kabupaten sendiri, pelaksana program ada di dua dinas: Dinas Pertanian dan Dinas PUPR,” jelas Hefi.
Ia juga mengakui bahwa kondisi efisiensi anggaran menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah, terlebih tren ini terjadi secara nasional. Oleh sebab itu, pihaknya mengambil langkah strategis untuk lebih proaktif menjemput program dari pemerintah pusat.
“Dengan kondisi efisiensi APBD saat ini yang juga terjadi di seluruh daerah di Indonesia, tentu kita harus bekerja lebih proaktif. Alhamdulillah, di tahun ini kita mendapatkan kucuran APBN yang tidak sedikit,” tutur Hefi.
Dilansir berita sebelumnya, Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Bangka Selatan, Abu Hairi, menyampaikan kekecewaannya terhadap Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dinilai tidak konsisten dalam mengakomodasi program ketahanan pangan yang telah diusulkan melalui hasil reses anggota dewan.
Dalam rapat Komisi DPRD bersama mitra komisi yang digelar pada Rabu (28/5/2025), Abu menyoroti absennya program ketahanan pangan dalam dokumen anggaran dinas, padahal sebelumnya telah disepakati bersama dalam rapat badan anggaran (Banggar). (*)
