“Kalau kita menilai, tambang-tambang di laut itu lebih banyak dampak negatifnya daripada positifnya. Pendapatan kami berkurang, jaring rusak, air laut tercemar limbah. Oleh karena itu, Kami sepakat menolak semua bentuk aktivitas tambang laut khususnya di perairan Kubu dan Bantel,” kata Abdullah, saat diwawancarai wartawan.
Ia juga mengungkapkan bahwa aktivitas tambang laut di perairan Kubu sudah berlangsung sejak sebelum bulan puasa. Namun, tidak ada keterbukaan maupun kesepakatan yang melibatkan seluruh nelayan secara langsung.
“Kami tidak merasa pernah diberi kompensasi. Katanya sudah ada kesepakatan, tapi kami tidak tahu dan tidak pernah menerima. Kami minta pihak CV dan koperasi menjelaskan hal ini. Jangan anggap nelayan di sini diam berarti takut,” tegasnya lagi.
Dalam aksi tersebut, massa tidak hanya terdiri dari nelayan pesisir, tetapi juga warga Dusun Parit 5 Desa Kaposang, Dusun Pijal, tokoh pemuda, dan pecinta alam yang turut menyuarakan penolakan atas keberadaan tambang laut di wilayah mereka.
Diketahui, aktivitas tambang laut di perairan Kubu ini dijalankan oleh mitra PT Timah, CV Jaya Mandiri, yang sebelumnya mengklaim telah melakukan kesepakatan dengan tokoh nelayan setempat melalui koperasi, dengan kompensasi sebesar Rp8.000/kg di pos penimbangan.
Namun, banyak nelayan menyatakan tidak pernah terlibat atau mengetahui kesepakatan tersebut. Kondisi ini semakin memicu kekecewaan warga pesisir, hingga akhirnya mendorong PT Timah untuk mengambil langkah penghentian operasi tambang laut di wilayah itu. (*)
