Lainnya, melakukan perbaikan (improvement) yang dilakukan BPH Migas bertujuan agar masyarakat yang berhak mendapatkan (BBM subsidi) sesuai peruntukannya.
“Serta menghindari agar jangan ada pihak yang tidak berhak yang mendapatkan (BBM subsidi), bahkan menyalahgunakan untuk kepentingan sendiri atau golongan,” tulisnya.
Secara nasional, dijelaskan Abdul Halim, realisasi BBM Subsidi rutin dievaluasi setiap triwulan.
“Oleh karena itu BPH Migas senantiasa berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah atas adanya perubahan kuota dan realisasi penyaluran BBM Subsidi, sehingga potensi-potensi permasalahan ketersediaan, pendistribusian, dan penyaluran BBM subsidi di masing-masing wilayah dapat diatasi dengan baik, tentu bersama-sama Badan Usaha Penugasan dan pemerintah daerah,” tutup Abdul Halim.
Sebelumnya, sebagaimana dipublish Ayobangka.com, secara resmi sistem pemblokiran fuelcard dan scan QR code subsidi tepat My Pertamina berlaku di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Langkah kebijakan ini dilakukan selain untuk mengendalikan penyaluran BBM bersubsidi, juga mengantisipasi penyalahgunaan BBM bersubsidi secara ilegal. Selain itu juga guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Untuk menjaga inflasi, Pj Gubernur Safrizal yang juga menjabat sebagai Dirjen Bina Adwil Kemendagri ini mengatakan, dirinya sudah mengirimkan surat kepada Pertamina guna meminta tambahan kuota BBM untuk tahun ini.
Sehingga semua SPBU memeroleh supply bahan bakar bersubsidi yang cukup, sehingga tidak perlu gelisah dan perlu stok yang stabil supaya ongkos distribusi komoditi juga stabil. Kalau ongkosnya stabil dari sektor transportasi, maka harga komoditi yang diangkut juga tidak naik. Maka manfaat lain yang kita peroleh adalah inflasi stabil. (fh)
