“Bukan hanya soal jumlahnya, tapi bagaimana hasil dari sumber daya ini benar-benar berdampak ke kas daerah dan ujungnya ke masyarakat,” ujar seorang pejabat di lingkungan Badan Keuangan Daerah.
Pembangunan Tertahan, Pemerintah Berpacu dengan Waktu
APBD 2025 Kabupaten Bangka Barat praktis dikunci oleh beban utang. Imbasnya, program-program prioritas seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, hingga pemberdayaan masyarakat, terpaksa ditunda atau dikurangi.
Pemkab pun kini berpacu dengan waktu, antara menunaikan kewajiban utang dan memastikan pembangunan tetap berjalan.
Di tengah situasi ini, sektor timah diposisikan sebagai sumber PAD paling potensial dalam waktu dekat.
Meski sektor lain seperti pariwisata, pertanian, dan perikanan mulai dikembangkan, namun kontribusinya masih belum sebanding dengan sektor timah.
Menuju Kebangkitan Fiskal 2026
Markus berharap, jika tata kelola royalti timah bisa diperbaiki dan ditingkatkan, maka tahun 2026 bisa menjadi momentum kebangkitan fiskal daerah. Saat itu, pemerintah menargetkan utang berkurang signifikan dan PAD meningkat stabil.
“Kita tidak bisa terus-menerus hidup dalam bayang-bayang utang. Bangka Barat punya potensi, dan sekarang waktunya kita manfaatkan itu dengan cara yang benar,” tegas Markus.
Kisah Bangka Barat bukanlah cerita tunggal. Banyak daerah kaya sumber daya menghadapi masalah serupa. Royalti timah bisa menjadi solusi, asalkan dikelola dengan transparan, adil, dan berpihak pada rakyat. (belv)
