Lebih lanjut Pimpinan Banmus DPRD menjelaskan mengenai pelayanan aspirasi masyarakat juga ada beberapa instrumen yang patut dikaji dan dipelajari dari provinsi itu.
Diantaranya adalah terkait mekanisme jemput aspirasi yang mengombinasikan antara sistem manual dengan yang berbasiskan elektronik yang lebih aplikatif.
“Pelaksanaan reses dan musyawarah pembangunan di sini, selain lewat usulan langsung juga sudah dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi e-reses dan e-musrenbang yang dimulai di tingkat RW.” ujarnya.
Sementara itu, Belliadi, S.IP yang juga merupakan Wakil pimpinan Banmus DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung turut mengamini jika sistem yang dikembangkan oleh DKI Jakarta sudah lebih sempurna dan layak di adopsi.
“Kita lihat sistemnya di sini sudah bagus sekali, mulai dari RW hingga provinsi. Jakarta itu mengakomodir dari bawah ke atas. Tentu saja kita ingin mengadopsi, tetapi kendala di Bangka Belitung adalah ketersediaan anggaran yang lebih kecil.” Tutup nya.(*)
