Sekilasindonews.com Jakarta – Dalam dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, digitalisasi pendaftaran bantuan sosial untuk Program Keluarga Harapan (PKH) telah menjangkau masyarakat di 153 kabupaten dan kota di seluruh 38 provinsi. Lebih dari tiga juta keluarga telah terdaftar menuju target 49 juta keluarga ketika program tersebut diterapkan secara nasional.
“Perlindungan sosial kita sadari harus semakin tepat sasaran, mudah, dan bermartabat. Per hari ini, digitalisasi pendaftaran bantuan sosial untuk program PKH telah berjalan di 153 kabupaten dan kota pada 38 provinsi,” kata Presiden Prabowo pada pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8).
Digitalisasi tersebut membawa perubahan besar dalam proses pendaftaran maupun pemeriksaan kelayakan penerima bantuan. Masyarakat yang sebelumnya harus datang langsung, mengurus dokumen, dan kehilangan waktu kerja kini dapat mendaftar dengan mudah tanpa dipungut biaya.
Prabowo mengungkapkan, keluarga tidak mampu sebelumnya harus mengeluarkan biaya sekitar Rp150 ribu untuk kebutuhan perjalanan, dokumen, fotokopi, serta menanggung waktu kerja yang hilang. Proses pemeriksaan kelayakan yang semula membutuhkan waktu hingga berbulan-bulan, kini dapat diselesaikan dengan cepat.
“Sekarang pendaftaran dapat dilakukan tanpa biaya, gratis. Pemeriksaan kelayakan yang sebelumnya memerlukan waktu 75-200 hari, kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit atau jam,” ujarnya.
Menurut Prabowo, masyarakat tidak boleh dibebani biaya untuk membuktikan kondisi ekonomi mereka. Pemerintah juga harus mengurangi pengulangan penyerahan data yang sebenarnya telah tersimpan dalam sistem negara.
“Digitalisasi pada program perlindungan sosial harus kita terus perluas pada semua program bantuan sosial, bantuan pemerintah, dan juga subsidi,” tegasnya.
Perluasan digitalisasi tersebut menjadi bagian dari implementasi agenda pro kesejahteraan rakyat (Pro-Kesra) terintegrasi. Transformasi layanan sosial diarahkan untuk meningkatkan ketepatan sasaran, memperkuat transparansi, dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses bantuan pemerintah.
