Sekilasindonews.com JAKARTA — Akademisi dan pengamat media sosial digital Dr. Ridwan Fawallang menilai kinerja Kementerian Komunikasi dan Digital tidak efektif dalam menangkal maraknya disinformasi yang menyasar Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam beberapa bulan terakhir.
Menurutnya, kondisi ini berpotensi mengganggu kepercayaan publik dan stabilitas ruang digital nasional. Penilaian tersebut mencuat menyusul beredarnya sejumlah konten hoaks di ruang digital Indonesia, antara lain potongan video yang dipelintir seolah Presiden Prabowo menyetujui pembukaan hubungan diplomatik dengan Israel, serta narasi lama yang kembali diangkat terkait tudingan kepemilikan lahan sawit oleh Presiden, yang tidak pernah terbukti dan telah berulang kali dibantah.
Ridwan menilai respons klarifikasi Komdigi lambat dan tidak terkoordinasi, sehingga narasi keliru telanjur membentuk persepsi publik sebelum penjelasan resmi pemerintah tersampaikan secara luas dan konsisten.
“Masalahnya bukan sekadar hoaks, tetapi keterlambatan negara hadir di ruang digital. Dalam ekosistem media sosial yang bergerak cepat, keterlambatan beberapa jam saja bisa berdampak besar,” ujar Ridwan yang juga dosen di salah satu perguruan tinggi di Sulawesi Selatan, Rabu (4/2).
Hoaks Berulang, Efektivitas Penanganan Dipertanyakan
Berdasarkan data pemantauan pemerintah melalui sistem aduan dan pengawasan konten digital, ribuan konten hoaks teridentifikasi setiap tahun, dengan isu politik dan tokoh publik nasional secara konsisten menjadi tema dominan. Namun, munculnya kembali pola hoaks yang sama dinilai menunjukkan bahwa upaya penanganan belum menghasilkan efek jera maupun peningkatan literasi publik yang signifikan.
Selain itu, pengamat juga menyoroti minimnya terobosan dalam penguatan infrastruktur komunikasi publik digital, termasuk belum adanya sistem klarifikasi cepat yang terintegrasi lintas kementerian dan lembaga. Akibatnya, kanal resmi pemerintah dinilai masih bersifat reaktif dan tertinggal dari ekosistem penyebar disinformasi.
Ancaman terhadap Stabilitas Informasi Nasional
