SEKILASINDONEWS.COM – Di tengah geliat ekonomi Bangka Selatan yang ditopang sektor perkebunan, pertambangan, dan jasa. Nasib sebagian buruh di wilayah tersebut justru masih jauh dari kata sejahtera. Persoalan ini menjadi sorotan Ketua DPC Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Bangka Selatan (Basel), Kurniawan.
Bertepatan dengan peringatan Hari Buruh atau May Day 2026, Kurniawan menilai, upah minimum di Bangka Selatan masih belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan hidup layak. Di sisi lain, perlindungan terhadap pekerja, terutama sektor informal, juga dinilai masih lemah, ditambah pengawasan terhadap perusahaan yang belum optimal.
“Secara aturan mungkin sudah ada standar, tapi realitas di lapangan masih banyak pekerja yang penghasilannya belum cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar,” tegas Ketua DPC KSPSI Basel, Jumat (1/5/2026).
Ia menegaskan, peringatan May Day atau Hari Buruh tidak boleh berhenti sebatas seremoni tahunan. Momentum ini harus menjadi refleksi bersama untuk membenahi berbagai persoalan ketenagakerjaan yang masih berlarut.
Sejumlah isu klasik, lanjutnya, hingga kini belum terselesaikan. Mulai dari upah yang belum layak, minimnya perlindungan pekerja informal, hingga lemahnya pengawasan terhadap perusahaan.
Sebagai anggota DPRD Bangka Selatan dari Fraksi PKB, Kurniawan mendorong pemerintah daerah untuk hadir lebih konkret dan aktif turun ke lapangan.
“Kami berharap pemerintah tidak hanya hadir saat seremoni. Lakukan inspeksi rutin ke perusahaan, khususnya di sektor sawit dan industri. Jangan tunggu konflik baru bergerak,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar pemerintah tidak hanya mengandalkan laporan perusahaan, melainkan melakukan verifikasi langsung terhadap kondisi pekerja.
“Jangan hanya percaya laporan di atas kertas. Turun langsung, lihat kondisi buruh, dan buka ruang dialog dengan pekerja, bukan hanya manajemen,” tegasnya.
