Sekilasindonews.com Bangkalan — Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memberantas korupsi dan memastikan bahwa ia tidak akan pernah memberikan ruang bagi praktik penyimpangan di lingkungan pemerintahan yang dipimpinnya.
Menurutnya, pemerintahan harus dijalankan secara bersih karena hal tersebut merupakan syarat utama untuk menyejahterakan dan memajukan negara.
Ia menilai Indonesia merupakan negara yang kaya sehingga dibutuhkan pemerintahan yang berintegritas tinggi agar kekayaan tersebut dapat didistribusikan secara adil.
“Pemerintah harus benar-benar tidak boleh korup. Tidak boleh ada korupsi di pemerintah Republik Indonesia,” ujar Prabowo saat menghadiri acara penutupan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama (NU) di IAI Syaichona Mohammad Cholil, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, Selasa (23/6).
Ia mengakui bahwa upaya pemberantasan korupsi bukanlah pekerjaan yang mudah. Namun, langkah tersebut harus tetap dijalankan demi kepentingan negara dan rakyat.
Salah satu langkah yang telah ditempuh pemerintah adalah menutup berbagai kebocoran penerimaan negara.
Prabowo mengatakan pemerintah telah menutup ratusan tambang tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) serta kebun ilegal yang berada di kawasan hutan melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).
