SEKILASINDONEWS.COM – Kondisi perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat ini tidak baik’ baik saja. Bukan tanpa sebab, karena ketergantungan masyarakat terhadap sektor pertambangan timah sebagai sumber ekonomi masih sangat tinggi dibandingkan dengan sektor lainnya seperti pertanian, kelautan dan pariwisata.
“Untuk pertambangan boleh dikatakan saat ini masyarakat menjerit. Dikarenakan masyarakat penambang kecil mau jual timahnya tidak ada yang mau beli, PT. Timah pun kadang beli kadang tidak, beli pun kadang harganya murah dan pihak smelter pun saat ini tidak berani membeli”, ungkap Adet Mastur SH, MH ketua komisi tiga DPRD Babel, saat berkunjung ke kantor pusat PT timah TBK, di jakarta, Senin (25/03/2024).
Informasi yang dihimpun Wartawan Rabu (03/04/2024), melalui postingan akun Facebook milik Humas DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Hal inilah yang menjadi ke khawatiran Komisi III DPRD Kep. Babel untuk berkoordinasi terkait Pertambangan dan ekspor timah ke PT. Timah TBK. Kehadiran komisi III langsung disambut oleh Kabid GovRel PT Timah TBK IPutu Asre Ardana, didampingi Guntur Kabid Sekpro dan beserta jajaran PT Timah TBK.
Dalam pertemuan tersebut, Adet Mastur SH, MH, ketua komisi III DPRD Kep. Babel menyampaikan agar dapat dicarikan solusi terhadap carut marutnya tata kelola niaga pertambangan timah, sehingga dapat berjalan sebaik mungkin dan berdampak positif terhadap kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
” Tentunya kami dari dulu di DPRD Babel terus menyuarakan, ayo atur tata niaga pertimahan yang ada disini (Babel). Kalau berbicara kerugian di daerah memang sangat mencolok, dimana kerugian negara yang mencapai ratusan triliun, sedangkan APBN kita juga ratusan triliun. Dengan ratusan triliun maka bisa kita bayangkan bagaimana pembangunan yang ada di Bangka Belitung ini”, terangnya.
