“Kami berharap DPRD segera mengambil langkah konkret untuk meningkatkan angka partisipasi kasar (APK) dan memperkuat akses pendidikan di Babel,” jelas Fahmi.
Selain itu, mahasiswa juga menyoroti maraknya kasus peretasan data pribadi, penyimpangan perilaku seksual, dan dampak ekonomi dari wacana kenaikan PPN menjadi 12%. Menurut mereka, isu-isu ini membutuhkan perhatian serius untuk melindungi masyarakat Babel.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti berbagai persoalan tersebut. Khusus untuk isu pendidikan, pihaknya akan segera memanggil Dinas Pendidikan guna mencari solusi atas rendahnya APK di Babel.
“Kami menghargai semangat mahasiswa dan akan berupaya menjadi mitra strategis untuk mewujudkan perubahan,” tegas Didit.
