Meskipun ada penurunan pendapatan, Debby menegaskan pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk enam kali berturut-turut.
Ia menyampaikan apresiasi atas sinergi dan dukungan dari Kementerian Dalam Negeri, jajaran TNI, Kejaksaan, dan Kepolisian dalam pelaksanaan pembangunan serta peningkatan ekonomi di Bangka Selatan.
Ia juga berterima kasih kepada para pengguna anggaran, bendahara, PPK OPD, dan pengelola aset yang telah menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan.
“Capaian ini menjadi bukti komitmen Pemkab Bangka Selatan dalam menjaga kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah,” ujar Debby.
Meski meraih WTP, Debby menekankan bahwa ini bukanlah tujuan akhir. Sebaliknya, pencapaian ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan sistem informasi pemerintahan, memperkuat APBD, dan menindaklanjuti temuan-temuan hasil pemeriksaan agar pengelolaan keuangan daerah semakin baik.
Selain itu, dalam kesempatan yang sama, Debby juga mengungkapkan garis besar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2025-2029 yang berfokus pada visi mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, lestari, dan berkeadaban pada tahun 2029.
“Rapat paripurna ini merupakan momen penting untuk merefleksikan capaian pengelolaan keuangan dan mempersiapkan arah pembangunan yang lebih berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing ke depan,” pungkasnya. (*)
