Meski APBD 2026 telah disepakati, Riza mengakui kondisi fiskal daerah saat ini masih sangat terbatas. Karena itu, pemerintah daerah tetap mengandalkan dukungan dari pemerintah pusat, terutama untuk pembangunan infrastruktur.
“Program prioritas kita masih sama seperti sebelumnya, yaitu program-program dasar yang memang harus tetap berjalan. Selain itu, yang paling penting juga infrastruktur. Karena APBD kita sangat tidak memungkinkan untuk membiayai semua itu secara mandiri,” jelas Riza.
Namun demikian, Riza menyebut pihaknya telah mendapatkan sinyal positif terkait bantuan anggaran tambahan dari pemerintah pusat.
“Alhamdulillah, ada beberapa anggaran pusat yang sudah dapat lampu hijau. Totalnya ada yang sebesar lebih kurang Rp14,9 miliar dan juga sekitar Rp39 miliar. Itu semua bersumber dari pusat. Mohon doa masyarakat agar bantuan ini tidak hilang di tengah jalan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Riza menegaskan, penggunaan APBD 2026 akan diatur secara selektif dan proporsional. Prioritas utama tetap diberikan untuk belanja wajib seperti gaji pegawai PPPK dan tenaga paruh waktu. Setelah itu, baru difokuskan pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat.
“Yang pertama tentu kita prioritaskan untuk gaji PPPK dan tenaga paruh waktu. Setelah itu, hak-hak dasar rakyat. Sisanya baru kita bagi untuk sektor-sektor lainnya. Prinsipnya jelas, masyarakat tetap menjadi skala prioritas utama,” tegasnya.
Ia menambahkan, kesepakatan antara eksekutif, legislatif, serta unsur Forkopimda merupakan bentuk komitmen bersama untuk memastikan pembangunan Bangka Selatan tetap berjalan di jalur yang berpihak kepada rakyat.
“Kita sepakat memprioritaskan dulu kebutuhan dasar rakyat. Setelah itu baru kegiatan-kegiatan lainnya. Mudah-mudahan dengan kebersamaan ini, apa yang sudah direncanakan dalam APBD 2026 benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkasnya. (ris)
