Lebih lanjut, Eddy menyoroti urgensi efisiensi dalam belanja daerah. Ia mengusulkan agar Pemprov Babel tidak hanya mengurangi anggaran perjalanan dinas, tetapi juga melakukan evaluasi terhadap struktur organisasi perangkat daerah (OPD).
“Kita sudah mulai mengurangi belanja daerah, termasuk biaya perjalanan dinas. Tapi efisiensi harus diperluas hingga ke organisasi perangkat daerah,” tegasnya.
Selain itu, DPRD Babel mendorong Pemprov untuk mengevaluasi keberadaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di tingkat kabupaten/kota.
Menurut Eddy, UPT yang dinilai kurang efektif atau tidak memberikan dampak langsung kepada masyarakat perlu dipertimbangkan untuk digabung atau bahkan dikurangi.
“UPT yang tak produktif perlu dipertimbangkan untuk digabung atau dikurangi. Komite-komite juga akan dikaji ulang,” pungkas Eddy, menandakan keseriusan DPRD dalam menanggapi persoalan defisit anggaran daerah.
