SEKILASINDONEWS.COM – Kemarahan warga Desa Nangka, Kecamatan Airgegas, Kabupaten Bangka Selatan terhadap PT BPP akhirnya memuncak hingga dibawa ke meja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Pemicu utamanya adalah dugaan kerusakan Jalan Usaha Tani (JUT) yang selama ini menjadi akses vital masyarakat dan dibangun menggunakan anggaran pemerintah daerah (APBD).
Persoalan yang telah berlarut-larut itu membuat warga mempertanyakan status jalan tersebut. Mereka menilai penggunaan hingga perubahan akses jalan yang diduga dilakukan perusahaan tidak pernah disertai sosialisasi maupun koordinasi yang jelas kepada masyarakat.
Ketua Forum Peduli Masyarakat Nangka, Suryadi, mengatakan jalan tersebut bukanlah jalan baru. Akses itu sudah ada sejak puluhan tahun lalu, bahkan sebelum dirinya lahir.
Menurut dia, jalan tersebut kemudian ditingkatkan oleh salah seorang warga Desa Nangka bernama Rusli menggunakan alat berat sepanjang sekitar dua kilometer dan dihibahkan untuk kepentingan masyarakat.
“Jalan ini sudah lama, bahkan sebelum saya lahir sudah ada. Kemudian ditingkatkan oleh Pak Rusli dan dihibahkan untuk masyarakat. Setelah itu pada 2013 kembali ditingkatkan oleh pemerintah sebagai Jalan Usaha Tani,” kata Suryadi, Rabu (10/6/2026).
Namun, kata dia, jalan yang telah ditingkatkan menggunakan anggaran pemerintah tersebut kini justru menjadi sumber polemik setelah diduga mengalami kerusakan akibat aktivitas perusahaan.
Menurut Suryadi, masyarakat tidak pernah mendapatkan penjelasan yang memadai terkait penggunaan jalan tersebut maupun perubahan akses yang dilakukan perusahaan.
Karena itu, warga meminta kejelasan mengenai status JUT yang selama ini digunakan masyarakat untuk mengakses kebun dan lahan pertanian.
“Kami mempertanyakan status jalan ini. Jalan Usaha Tani ini dibangun menggunakan APBD, tetapi sekarang statusnya tidak jelas,” ujarnya.
Ia menambahkan, masyarakat juga mempersoalkan keberadaan jalan alternatif yang dibangun sebagai pengganti akses lama. Sebab, proses pembangunan jalan pengganti tersebut dinilai tidak pernah dibahas secara terbuka dengan masyarakat.
Akibatnya, akses yang sebelumnya lurus dan lebih dekat kini menjadi lebih jauh sehingga menambah biaya operasional warga yang setiap hari melintasi jalur tersebut.
