“Awalnya jalan ini lurus. Sekarang menjadi lebih jauh dan tentu menambah cost masyarakat,” katanya.
Suryadi mengungkapkan jalan alternatif itu baru dibangun pada 18 April 2026 lalu setelah gelombang protes masyarakat semakin meluas.
Menurutnya, pembangunan dilakukan setelah warga mengeluhkan akses yang terputus dan rusak sehingga menyulitkan aktivitas sehari-hari.
Bahkan, kata dia, sejumlah petani sawit sempat mengalami kesulitan mengangkut hasil panen akibat kondisi jalan yang tidak bisa dilalui secara normal.
“Ada masyarakat yang tidak bisa panen sawit karena jalannya rusak. Itu yang membuat warga marah,” ujarnya.
Meski demikian, Suryadi menegaskan masyarakat tidak pernah menolak kehadiran investasi maupun aktivitas perusahaan di Desa Nangka.
Namun warga meminta aktivitas investasi tidak mengorbankan akses usaha tani yang selama ini menjadi urat nadi perekonomian masyarakat.
Menurut dia, tuntutan utama warga saat ini bukan sekadar pembangunan jalan pengganti, melainkan kejelasan status JUT yang diduga mengalami kerusakan.
“Intinya, kami tidak mau diganti JUT-nya sampai status jalan tersebut jelas,” tegasnya.
Diketahui, persoalan tersebut menjadi salah satu agenda dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara masyarakat Desa Nangka dengan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang akan digelar hari ini Kamis (11/6/2026).
Dalam forum tersebut, masyarakat akan menyampaikan sejumlah tuntutan kepada PT BPP, termasuk meminta penjelasan terkait status Jalan Usaha Tani yang selama ini menjadi akses utama warga menuju lahan perkebunan dan pertanian mereka. (*)
