Markus mengatakan perubahan anggaran dilakukan karena terdapat perkembangan kondisi yang tidak lagi sesuai dengan asumsi saat APBD 2026 ditetapkan.
“Dalam penyusunan Rancangan KUA dan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 merupakan koreksi dan revisi terhadap perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi pada KUA dan PPAS yang telah ditetapkan sebelumnya, dengan berpedoman pada perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026,” ujar Markus.
Dia menegaskan perubahan APBD diarahkan untuk mempercepat pembangunan sekaligus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
“Pengalokasian anggaran pada perubahan APBD diarahkan untuk meningkatkan efektivitas pembangunan, mempercepat pencapaian target-target pembangunan daerah, serta memperkuat kualitas pelayanan publik kepada masyarakat,” katanya.
Markus berharap pembahasan bersama DPRD berlangsung konstruktif sehingga perubahan anggaran dapat mendukung pembangunan dan pelayanan publik.
“Melalui pembahasan yang konstruktif antara eksekutif dan legislatif, diharapkan dapat dihasilkan kebijakan anggaran yang semakin baik demi mendukung percepatan pembangunan daerah, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, serta kemajuan Negeri Sejiran Setason,” ujarnya.
Selanjutnya, rancangan perubahan APBD 2026 akan dibahas Pemkab Bangka Barat bersama DPRD untuk menentukan kebijakan anggaran hingga akhir tahun. (*)
