Dalam forum tersebut, pemerintah juga memaparkan gambaran kondisi makro daerah, mulai dari pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, hingga proyeksi kemampuan fiskal daerah. Data tersebut menjadi dasar penyusunan prioritas pembangunan agar lebih terukur dan realistis.
Ari menyebut transformasi ekonomi menjadi kebutuhan mendesak agar struktur ekonomi Bangka Selatan tidak lagi terlalu bergantung pada sektor tertentu.
Diversifikasi usaha masyarakat, penguatan UMKM pesisir, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi bagian dari strategi besar pembangunan 2027.
Sejumlah perwakilan pemerintah desa se-Kecamatan Tukak Sadai turut menyampaikan usulan prioritas hasil Musrenbang desa.
Di antaranya peningkatan akses jalan antarwilayah, perbaikan jalur menuju sentra produksi perikanan, penguatan sarana prasarana perikanan, dukungan pembiayaan UMKM, hingga peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan.
Pemerintah daerah memastikan seluruh usulan akan diselaraskan dengan kapasitas anggaran yang tersedia. Program yang memiliki dampak langsung terhadap penurunan kemiskinan, peningkatan pendapatan masyarakat, serta perlindungan lingkungan akan menjadi prioritas utama.
“Kita ingin pembangunan yang tidak hanya terlihat di atas kertas. Harus ada dampak nyata bagi masyarakat, terutama di wilayah pesisir yang menjadi penggerak ekonomi daerah,” katanya.
Musrenbang ini menjadi tahapan ketujuh dari delapan kecamatan dalam rangkaian penyusunan RKPD 2027. Forum tersebut sekaligus menjadi ruang konsolidasi antara pemerintah dan masyarakat untuk memastikan arah pembangunan benar-benar berbasis potensi lokal.
Dengan mengusung green economy dan blue economy sebagai andalan, Bangka Selatan berharap mampu membangun fondasi ekonomi yang lebih inklusif, tangguh, dan berkelanjutan.
Pemerintah daerah optimistis, perubahan haluan ini akan menjadi pijakan penting dalam mendorong kesejahteraan masyarakat tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan yang menjadi sumber kehidupan. (*)
