Untuk itu, Batianus mendorong pemerintah daerah agar terus menggali potensi sumber pendapatan baru guna memperkuat kemampuan fiskal daerah. Meski demikian, ia menegaskan langkah tersebut harus dilakukan secara terukur dan tidak menambah beban masyarakat.
“Kami mendorong lahirnya sumber-sumber PAD baru yang berkelanjutan. Namun, kebijakan yang diambil jangan sampai membebani masyarakat, khususnya kelompok ekonomi menengah ke bawah,” katanya.
Batianus juga menyoroti karakteristik Bangka Tengah sebagai daerah yang memiliki aktivitas pertambangan. Menurutnya, sebagian besar kewenangan pengelolaan dan penerimaan sektor tersebut berada di pemerintah pusat sehingga diperlukan komunikasi dan pembahasan yang lebih intensif antara pemerintah pusat dan daerah.
Ia berharap setiap kebijakan yang berkaitan dengan transfer ke daerah dapat mempertimbangkan kebutuhan fiskal daerah agar pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan optimal.
“Perlu ada pembahasan bersama antara pemerintah pusat dan daerah agar kemampuan pembiayaan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat tetap terjaga,” pungkasnya.
Redaksi.
