Selain itu, penguatan sistem pengawasan dilakukan melalui manajemen risiko benturan kepentingan serta optimalisasi mekanisme pelaporan pelanggaran atau whistleblowing system guna mendeteksi potensi maladministrasi sejak dini.
Tidak hanya menghadirkan KPK, Ditjen Imigrasi juga melibatkan sejumlah narasumber dari lembaga negara lainnya, di antaranya Direktur Pengawasan Bidang Politik dan Penegakan Hukum Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Moch. Fachrudin, serta anggota Ombudsman Republik Indonesia, Robertus Na Endi Jaweng.
Kehadiran para pejabat tersebut bertujuan memperkuat sinergi pengawasan internal dan eksternal guna mendukung terwujudnya tata kelola keimigrasian yang semakin baik.
Dalam arahannya, Hendarsam menegaskan bahwa kepatuhan internal tidak boleh dipandang sebagai formalitas atau sekadar instrumen pengawasan dan penindakan pelanggaran.
Menurutnya, kepatuhan harus menjadi budaya kerja yang hidup dan diterapkan secara konsisten oleh seluruh jajaran, mulai dari pimpinan hingga petugas pelaksana di lapangan.
Kepatuhan internal tidak boleh dipandang semata-mata sebagai fungsi pengawasan atau penindakan terhadap pelanggaran.
“Kepatuhan internal harus menjadi budaya kerja yang hidup dalam setiap organisasi, mulai dari pimpinan hingga pelaksana,” tegasnya.
Di akhir kegiatan, Hendarsam meminta seluruh kepala kantor wilayah dan unit pelaksana teknis keimigrasian segera mengimplementasikan hasil forum di lingkungan kerja masing-masing.
Evaluasi berkala akan terus dilakukan guna menekan potensi penyimpangan kedinasan dan memperkuat reformasi birokrasi.
Ia menambahkan, keberhasilan institusi keimigrasian ke depan akan diukur secara objektif berdasarkan tingkat kepercayaan publik yang mampu dibangun dan dipertahankan.
“Mari kita jadikan momentum ini sebagai langkah nyata untuk memperkuat tata kelola keimigrasian yang bersih, transparan, akuntabel, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas,” pungkas Hendarsam.
Herman Yakub.
