Seluruh data penerima manfaat, kata dia, disampaikan secara terbuka kepada pemerintah daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban publik.
“Kami ingin memastikan zakat yang dititipkan masyarakat benar-benar sampai kepada yang berhak. Transparansi adalah kunci kepercayaan,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya peran masjid sebagai pusat pemberdayaan umat. Tidak hanya sebagai tempat ibadah, masjid diharapkan menjadi ruang pelayanan sosial, pendidikan, dan penguatan ekonomi masyarakat.
“Masjid harus hidup. Zakat yang dikelola BAZNAS kami dorong agar kembali ke masyarakat melalui program-program yang menyentuh langsung kebutuhan dasar mereka,” ujarnya.
Sinergi antara BAZNAS dan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dinilai sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang menempatkan BAZNAS sebagai lembaga resmi negara dalam pengelolaan zakat secara nasional.
Di tengah besarnya potensi zakat nasional yang mencapai ratusan triliun rupiah per tahun, Guntur menilai penguatan peran daerah menjadi faktor penentu agar zakat tidak hanya menjadi angka potensi, tetapi benar-benar hadir sebagai solusi sosial.
“Jika dikelola dengan baik dan didukung pemerintah daerah, zakat bisa menjadi kekuatan besar dalam mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Wakil Bupati Bangka Barat, H. Yus Derahman, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung peran BAZNAS sebagai mitra strategis pembangunan sosial.
Ia menilai, sinergi antara pemerintah daerah dan BAZNAS menjadi kunci agar zakat tidak hanya berfungsi sebagai bantuan sesaat, tetapi mampu memberikan dampak jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat.
“Pemerintah Kabupaten Bangka Barat berkomitmen untuk terus mendukung program dan kegiatan BAZNAS. Kami juga mengajak seluruh aparatur, pelaku usaha, dan masyarakat agar menyalurkan zakat, infak, dan sedekah melalui BAZNAS sebagai lembaga resmi negara yang terpercaya,” ujar Yus Derahman. (*)
