Menurut Heri, selama beberapa bulan aktivitas penambangan berlangsung, pihaknya meyakini kawasan tersebut masih masuk dalam wilayah IUP PT Timah.
“Saya hanya sebagai mediasi untuk meluruskan saja. Karena selama ini aktivitas yang milik keluarga Feri bekerja di kawasan itu tanpa pegang Surat Perintah Kerja dari PT Timah,” kata Heri.
Ia menjelaskan, tambang yang dikelola Asun selama ini memiliki SPK dan hasil produksinya disalurkan ke PT Timah melalui CV 26 Pratama.
“Kalau milik Pak Asun memang hasil produksinya masuk ke PT Timah melalui CV 26 Pratama,” ujarnya.
Namun terkait aktivitas tambang lain yang disebut tidak mengantongi SPK, Heri mengaku tidak mengetahui ke mana hasil produksi timah tersebut disalurkan.
“Kalau tambang yang tidak ada SPK milik keluarga Feri itu saya tidak tahu ngirim atau tidak ke PT Timah, karena hasil produksi dan pengiriman mereka yang mengurus sendiri, tidak melalui Asun,” katanya.
Sebelumnya, Kepala Satpol PP Bangka Selatan Lisbeth mengatakan pihaknya bersama tim gabungan melakukan sidak di tiga titik aktivitas tambang yang berada di kawasan perkantoran Pemkab Bangka Selatan.
Salah satu lokasi yang menjadi perhatian berada di samping Kantor BPS Bangka Selatan karena aktivitas tambang dinilai telah mendekati fasilitas umum, termasuk badan jalan dan area pembangunan gedung pemerintah.
Dari hasil pemeriksaan lapangan, petugas menemukan adanya aktivitas tambang yang memiliki SPK maupun yang tidak memiliki SPK dari PT Timah.
Tim gabungan selanjutnya memberikan peringatan kepada para penambang untuk menghentikan aktivitas yang tidak memiliki izin dan meminta alat tambang segera diangkat dari lokasi. (*)
