SEKILASINDONEWS.COM– Pemerintah Kota Pangkalpinang menghadapi tekanan fiskal menjelang penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026. Hal itu terungkap dalam rapat asistensi daerah terkait proyeksi kemampuan keuangan daerah yang diikuti Wali Kota Pangkalpinang, Prof. Safarudin, secara daring melalui Zoom Meeting, Senin (8/6/2026).
Dalam rapat tersebut, Safarudin menyoroti tingginya porsi belanja pegawai yang mencapai 48,2 persen dari total anggaran, jauh di atas ambang batas ideal sebesar 30 persen.
“Dokumen Nota Diagnostik APBD Tahun 2026 sangat membantu kami melihat kondisi riil keuangan daerah. Saya tidak akan banyak menyampaikan hal-hal yang sudah baik, melainkan fokus pada tantangan yang perlu segera dicarikan solusinya,” kata Safarudin.
Ia menjelaskan, belanja pegawai terdiri atas gaji dan tunjangan ASN PNS sebesar Rp306 miliar serta PPPK sebesar Rp49 miliar. Total kebutuhan mencapai Rp356 miliar, termasuk Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP).
Menurutnya, jika belanja PPPK penuh waktu dialihkan ke pos barang dan jasa sebagaimana skema PPPK paruh waktu, persentase belanja pegawai dapat ditekan menjadi sekitar 36 persen. Namun angka tersebut masih berada di atas batas ideal.
