“Penurunan jumlah tenaga non-ASN cukup sulit dilakukan karena kebutuhan tenaga pendidikan dan kesehatan masih sangat besar. Apalagi ada kebijakan pusat yang mewajibkan guru berstatus ASN mulai tahun depan,” ujarnya.
Di sisi lain, belanja modal Kota Pangkalpinang hanya mencapai 2,7 persen dari total anggaran. Rendahnya alokasi tersebut dipengaruhi belum adanya kepastian Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat yang sebelumnya diproyeksikan mencapai Rp200 miliar.
Untuk menjaga keseimbangan keuangan daerah, Pemkot Pangkalpinang melakukan efisiensi dengan menurunkan TPP pegawai sebesar 20 persen. Meski demikian, alokasi TPP masih mencapai Rp118,7 miliar atau sekitar 71 persen dari total komponen pendapatan pegawai.
Safarudin mengatakan pemerintah juga berupaya mendukung sektor perdagangan, industri, dan UMKM melalui kombinasi dana APBD dan program CSR perusahaan. Selain itu, tambahan pendapatan daerah diharapkan berasal dari laba PDAM tahun 2025 yang mencapai sekitar Rp4 miliar.
Meski ruang fiskal terbatas, Safarudin menyebut kondisi infrastruktur jalan di Kota Pangkalpinang tetap terjaga dengan tingkat kemantapan mencapai 94,46 persen.
