Sementara itu, Kepala KSOP Kelas IV Tanjung Pandan, Bambang Chandra menegaskan pihaknya siap memperkuat sinergi dengan aparat penegak hukum dalam rangka menciptakan ketertiban pelayaran.
“Ini bagian dari komitmen kami untuk mendukung pengawasan pengiriman barang, khususnya komoditas strategis seperti timah,” jelas Bambang.
Plh. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung, Hendri Suzanto, turut menyoroti pentingnya legalitas dalam proses pengiriman.
Ia menyebutkan bahwa tertibnya administrasi PT Timah juga akan berdampak langsung kepada masyarakat.
“Jika proses pengiriman dilakukan sesuai aturan, maka pendapatan perusahaan akan stabil dan masyarakat pun bisa merasakan manfaatnya,” terang Hendri.
Direktur Utama PT Timah Tbk, Restu Widiyantoro, menyambut baik kolaborasi lintas lembaga ini.
Ia menyebut langkah tersebut sebagai bentuk konkret membangun tata kelola logistik timah yang transparan dan akuntabel.
“Kami sangat mendukung langkah ini sebagai bagian dari penguatan sistem pengawasan distribusi timah secara nasional,” tegasnya.
Penandatanganan pakta integritas ini diharapkan menjadi tonggak awal sinergi pengawasan antar instansi guna memberantas praktik ilegal yang merugikan negara serta menjaga kelestarian tata kelola sumber daya alam di Bangka Belitung. (*)
