Selain mendorong investasi, Markus juga menyoroti masalah pertambangan ilegal yang masih mengancam wilayahnya. Ia menegaskan akan bekerja sama dengan aparat untuk menindak tambang liar, terutama setelah status sebagian wilayah Bangka Barat berubah dari hutan lindung menjadi Area Penggunaan Lain (APL).
“Ini aset besar yang harus dijaga. Tambang liar harus dicegah,” kata Markus.
Terkait isu Wakil Bupati yang disebut akan memimpin Satgas Tambang Ilegal, Markus menyebut belum ada surat keputusan resmi.
“Belum ada SK. Informasi itu saya tahu dari media,” ujarnya singkat.
Di akhir pernyataannya, Markus menegaskan kemerdekaan harus dirasakan secara nyata oleh masyarakat, termasuk di sisi ekonomi.
“Kami tidak naikkan PBB seperti daerah lain. Bahkan, kami sedang pikirkan untuk bebaskan PBB sementara bagi investor. Kemerdekaan harus terasa di dompet rakyat,” tandasnya. (*)
