Markus menyebutkan bahwa belanja APBD 2025 terpaksa tersedot untuk membayar utang tahun sebelumnya, yang tentu saja berdampak pada pelaksanaan program pembangunan dan layanan publik di tahun ini.
“Belanja 2025 ini maka jadi tersedot, Pak, bayar utang 2024,” ungkapnya blak-blakan.
Ia menegaskan, kondisi ini tidak hanya menjadi tantangan fiskal, tetapi juga bisa berpengaruh terhadap peluang Bangka Barat mempertahankan opini WTP di tahun-tahun mendatang.
“Kalau sampai terjadi lagi, mungkin-mungkin prediksi saya WTP kita akan terganggu,” ujarnya.
Meski demikian, Markus memastikan pihaknya akan melakukan perbaikan tata kelola keuangan secara menyeluruh. Ia juga berjanji akan menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tepat waktu dan menyelesaikan semua rekomendasi dari BPK.
“Ke depannya kita mau perbaiki diri. Rekomendasi-rekomendasi BPK harus kita selesaikan,” tegasnya.
Sebagai informasi, opini WTP merupakan bentuk tertinggi dalam penilaian atas laporan keuangan pemerintah. Namun, capaian tersebut lebih mencerminkan aspek kepatuhan administratif dan standar pelaporan, bukan kondisi riil keuangan suatu daerah.
Kasus yang dialami Pemkab Bangka Barat menjadi contoh bahwa opini WTP belum tentu menggambarkan kesehatan fiskal secara menyeluruh. Tanpa pembenahan dan reformasi keuangan, prestasi tersebut bisa menjadi semu di tengah tekanan utang yang terus membayangi. (belv)
