Demokrat dan PKS Menolak Pengesahan RUU Kesehatan

Nasional83 Dilihat

 Sumber foto : bbc.com

 

SEKILASINDONEWS, JAKARTA – Anggota Fraksi Partai Demokrat, Dede Yusuf, mengatakan pihaknya keberatan dengan dihapusnya ketentuan mandaroty spending atau ketentuan minimal anggaran kesehatan sebesar 5%.

Menurut dia, hal itu menunjukkan kurang komitmennya pemerintah pada persoalan kesehatan di Indonesia.

Padahal mandatory spending, sangat diperlukan untuk terpenuhinya pelayanan kesehatan dan tercapainya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam RPJMN 2022-2024 menjadi 75,45%.

Demikian disampaikan Dede Yusuf saat diruang sidang Rapat Paripurna DPR, pada Selasa (11/7/2023).

“Demokrat komitmen perjuangkan anggaran kesehatan, kebijakan pro kesehatan minimal 5 persen di APBN, hendaknya bisa ditingkatkan jumlahnya. Namun tidak disetujui dan pemerintah memilih menghapus,” tutur Dede Yusuf.

Sedangkan, isu lain yang menjadi perhatian Demokrat, yakni dibukanya keran ‘impor’ dokter. Oleh karena itu, Demokrat mendukung kemajuan praktik kedokteran dan kehadiran dokter asing tapi harus mengedepankan seluruh dokter Indonesia lulusan dalam negeri dan luar negeri agar diberikan pengakuan yang layak.

Merujuk pada masih adanya persoalan di UU Kesehatan, Demokrat menilai proses penyusunan RUU ini cenderung tergesa-gesa.

Senada dengan Demokrat, anggota fraksi PKS, Netty Prasetiyani, menjelaskan proses penyusunan UU Kesehatan bisa menjadi preseden kurang baik dalam legislasi ke depan.

Pasalnya pembahasan beleid ini dilakukan tergesa-gesa yang mengakibatkan tidak tercapainya meaningful participation.

Catatan lainnya, ujar Netty, adalah ditiadakannya pengaturan alokasi anggaran 5% dalam UU Kesehatan yang mana hal itu “merupakan sebuah kemunduran dari upaya menjaga kesejahatan masyarakat Indonesia”.

“Bagi PKS bahwa mandatory spending penting untuk kesediaan pembiayaan kesehatan yang berkesinambungan. Dengan adanya alokasi, jaminan anggaran kesehatan bisa teralokasi secara adil,” tegas Netty.

“Karena itu PKS memandang mandatory spending adalah ruh dan bagian terpenting di UU Kesehatan,” pungkasnya.

 

Dilansir : bbc.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *