“Saya mendengar suara kalian. Saya juga orang Bangka. Saya akan perjuangkan aspirasi ini ke Kementerian ESDM. Saya akan sampaikan langsung ke pusat bahwa rakyat Babel menolak tambang laut di Batu Beriga,” ujar Hidayat di hadapan massa.
Namun, Hidayat menjelaskan bahwa kewenangan untuk mencabut IUP laut berada di tangan pemerintah pusat, bukan pemerintah provinsi.
“Saya tidak bisa mencabut izin itu sendiri. Tapi saya tidak akan diam. Saya akan kirim rekomendasi resmi dan sampaikan langsung ke Jakarta. Saya bagian dari suara rakyat,” katanya.
Hidayat berjanji akan membawa rekomendasi dan tuntutan para nelayan kepada pemerintah pusat dalam waktu dekat.
Pernyataan tersebut disambut haru dan tepuk tangan oleh massa aksi. Mereka berharap janji tersebut benar-benar diwujudkan dan bukan hanya janji politik belaka.
Nelayan Harap Pemerintah Pusat Dengarkan Suara Masyarakat
Dalam aksi yang berlangsung tertib tersebut, para nelayan menyampaikan harapan agar tambang laut tidak lagi diberi ruang di wilayah tangkap mereka.
Salah satu spanduk besar bertuliskan “Batu Beriga Bukan Tambang, Tapi Rumah Kami” terlihat dibentangkan di depan kantor gubernur.
“Kami bukan lawan pemerintah, kami rakyat. Kami hanya ingin hidup dari laut tanpa gangguan tambang,” kata seorang nelayan muda.
Aksi ini ditutup dengan pembacaan pernyataan sikap dan doa bersama. Para nelayan berharap suara mereka sampai ke telinga Presiden dan Menteri terkait, agar izin tambang laut di wilayah pesisir Bangka Belitung segera dicabut demi keberlangsungan hidup masyarakat pesisir. (belva)
