Untuk mewujudkan kemandirian tersebut, Achmad menjelaskan bahwa Program Bina Pamong menjadi langkah strategis Dinsospemdes dalam memperkuat kapasitas aparatur desa.
Program ini tak hanya berfokus pada administrasi, tetapi juga mendorong perangkat desa agar menjadi fasilitator pemberdayaan masyarakat.
“Kita ingin aparatur desa bisa jadi motor perubahan di wilayahnya. Mereka harus menjadi agen pemberdayaan, bukan sekadar pelaksana administrasi,” ujarnya.
Langkah berikutnya, kata Achmad, adalah membentuk jaringan penggiat pemberdayaan desa, sebuah wadah kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.
Melalui forum ini, setiap desa dapat saling belajar dan bertukar pengalaman satu sama lain.
“Misalnya, nelayan di Tanjung Niur bisa belajar promosi digital dari Pokdarwis Air Lintang, atau petani di Sinar Surya bisa belajar tata kelola BUMDes dari Benteng Kota. Inilah yang kami sebut pembangunan berbasis kolaborasi,” jelasnya.
Berdasarkan hasil kajian kelembagaan Dinsospemdes, potensi alam dan sosial di desa-desa pesisir Tempilang masih sangat besar, namun belum tergarap maksimal.
CSR PT Timah telah membantu pembangunan fasilitas tambatan perahu, namun Achmad menilai kemandirian sejati baru akan tercapai jika masyarakat memiliki jiwa wirausaha dan kesadaran kolektif.
“Kami sedang menyiapkan pelatihan digital marketing dan wirausaha berbasis BUMDes. Harapannya, anak-anak muda bisa terlibat langsung dan menjadi penggerak ekonomi di desanya sendiri,” ujarnya.
Achmad menegaskan, pembangunan desa bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi juga tentang perjalanan hati dan rasa memiliki.
Baginya, desa yang maju adalah desa yang warganya ikut berperan dan memiliki semangat membangun bersama.
“Kalau masyarakat sudah merasa memiliki desanya, tak ada program yang sia-sia. Semua akan bergerak dari hati,” tutupnya. (*)
