Namun Fachriansyah mengingatkan, setiap kegiatan wajib melibatkan pelaku lokal agar manfaat ekonomi benar-benar dirasakan warga.
“Wisata tidak boleh hanya dinikmati investor besar. UMKM, kelompok sadar wisata, BUMDes, semua harus jadi pemain utama,” tegasnya.
Saat ini Bangka Barat memiliki sedikitnya 14 desa wisata yang diproyeksikan menjadi lokomotif ekonomi baru. Desa-desa tersebut menawarkan konsep berbeda, mulai dari wisata bahari, sejarah, kuliner, hingga ekowisata berbasis masyarakat.
Disparbud, lanjutnya, sedang menyiapkan pendampingan tata kelola agar desa wisata tidak terjebak pada pariwisata massal yang justru menggerus identitas lokal.
“Kami ingin desa tetap menjadi ruang hidup, bukan sekadar etalase wisata. Kearifan lokal harus tetap jadi ruhnya,” kata Fachriansyah.
Di sisi lain, promosi digital juga digencarkan untuk memperluas pasar. Konten destinasi Bangka Barat kini rutin didorong melalui media sosial dan kolaborasi dengan kreator lokal.
Meski demikian, ia menekankan promosi harus dibarengi edukasi kepada wisatawan agar berkunjung secara bertanggung jawab.
“Datang boleh ramai, tapi jangan meninggalkan sampah dan kerusakan. Prinsipnya pariwisata yang beradab,” ujarnya.
Fachriansyah optimistis jika konsep berkelanjutan diterapkan konsisten, pariwisata Bangka Barat tidak hanya menyumbang PAD, tetapi juga membuka lapangan kerja dan menjaga lanskap alam.
“Target kami sederhana: PAD naik, ekonomi warga bergerak, dan alam tetap terjaga. Tiga hal itu harus berjalan seiring,” katanya.
Dengan arah kebijakan tersebut, Bangka Barat berupaya menempatkan pariwisata sebagai sektor masa depan yang tidak semata mengejar keramaian, melainkan membangun fondasi ekonomi daerah yang lebih kokoh dan berumur panjang. (*)
