Menurutnya, peringatan dini dari BMKG harus menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun langkah antisipasi sesuai karakteristik wilayah masing-masing.
“Mitigasi tidak boleh hanya dilakukan ketika bencana sudah terjadi. Yang jauh lebih penting adalah memastikan seluruh daerah yang berpotensi terdampak telah memiliki peta risiko, rencana kontingensi, dan kesiapan sumber daya untuk menghadapi dampak El Nino,” tegasnya.
Aggota DPR RI Dapil Jateng III ini, juga menyatakan dukungannya terhadap langkah pemerintah dalam menghadapi ancaman kemarau panjang. Hal tersebut sejalan dengan arahan Presiden RI, Prabowo Subianto, dalam rapat terbatas bersama jajaran Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (28/7/2026).
Dalam rapat tersebut, Presiden menginstruksikan kementerian dan lembaga terkait untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi dampak kemarau yang beriringan dengan fenomena El Nino, termasuk menjaga ketersediaan air bagi masyarakat, mengantisipasi kekeringan di sektor pertanian, serta memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
Danang Wicaksana berharap seluruh pemangku kepentingan dapat bergerak secara terpadu agar dampak El Nino terhadap masyarakat dapat diminimalkan.
“Kesiapan menghadapi bencana dan berbagai situasi sulit menjadi bagian penting dalam menjaga ketahanan nasional, khususnya pada sektor infrastruktur, transportasi, sumber daya air, dan keselamatan masyarakat,” tutupnya.
Herman Yakub.
