Fraksi Gerindra turut mendukung penguatan kerangka fiskal dan pembangunan Aceh dalam revisi UUPA. Dukungan tersebut antara lain mencakup dana otsus sebesar 2,5 persen, pengaturan alokasi untuk pendidikan, kesehatan, dan pembangunan, serta penguatan peran Aceh dalam pengelolaan sumber daya alam dan penerimaan daerah.
“Fraksi Gerindra mendukung penambahan dana otsus dua koma lima persen, membentuk badan koordinasi dana otsus Aceh, dan menyepakati agar 20 persen dari dana otsus itu minimal untuk pendidikan, 10 persen untuk kesehatan, dan 30 persen untuk pembangunan,” ujar Khalid.
Sementara itu, penyesuaian terhadap putusan MK menjadi bagian lain dari materi revisi. Khalid menyebut terdapat sembilan pasal yang menjadi usulan perubahan, yang kemudian berimplikasi pada penyesuaian sejumlah ketentuan lainnya.
Usulan tersebut telah diajukan DPR Aceh melalui mekanisme yang diatur dalam UUPA dan kini telah menjadi usul DPR setelah diparipurnakan. Khalid berharap pembahasan RUU tersebut dapat segera dilanjutkan sehingga perubahan regulasi dapat memberikan kepastian bagi pelaksanaan kekhususan Aceh.
Ia juga berharap revisi UUPA nantinya tidak hanya memperkuat kerangka hukum dan kewenangan Aceh, tetapi turut memberikan dampak nyata terhadap pembangunan serta kesejahteraan masyarakat.
“Semangat kita adalah menjaga kekhususan Aceh, memperkuat pembangunan, dan memastikan masa depan Aceh semakin baik dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tegas Khalid.
Bagindo Yakub.
