“Besok pagi kami minta Dinas Tenaga Kerja memanggil perusahaan terkait. Semua perusahaan juga akan kita panggil untuk membahas jam kerja buruh. Ini harus ditindaklanjuti,” tegas Didit.
Ia menambahkan, sejumlah kebijakan telah berjalan, seperti gaji honorer minimal setara UMR, subsidi tambahan bagi guru, hingga penghapusan SPP SMA sejak Januari 2026.
Didit juga memastikan aspirasi terkait program MBG akan disampaikan ke pemerintah pusat. “Kami akan kirimkan surat resmi agar aspirasi mahasiswa bisa ditinjau kembali,” ujarnya.
Aksi berlangsung tertib dan diakhiri dengan komitmen dialog lanjutan antara DPRD, pemerintah daerah, dan perwakilan mahasiswa.
Redaksi.
