Empat poin di antaranya disebut telah diakomodasi, sementara satu poin lainnya masih dibahas bersama PT Timah karena berkaitan dengan penentuan lokasi tambang rakyat.
“Nah, tetapi yang di kulit-kulit ini, di sisi-sisi kulit, yang tidak membahayakan tenaga kerja,” ujarnya.
DPRD Babel juga meminta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ikut mengawasi proses pembahasan agar keputusan yang diambil tetap sesuai aturan serta mengutamakan keselamatan kerja.
“Setengah dua ini akan rapat. Dan saya minta Kepala Dinas ESDM mengawasi itu. Mudah-mudahan ini bisa diwujudkan,” katanya.
Didit berharap polemik tambang rakyat di Pemali dapat diselesaikan melalui dialog antara masyarakat, perusahaan, dan pemerintah sehingga aktivitas pertambangan tetap berjalan aman, tertib, dan tidak membahayakan pekerja.
Redaksi.
