74.K/MB.04/DJB/2024. Ketiga, harga dan tata niaga, dengan penetapan harga timah yang lebih berpihak kepada penambang rakyat.
Keempat, lingkungan, terkait kewajiban pengelolaan pasca tambang.
Kelima, ekonomi dan sosial, yaitu pemanfaatan hasil timah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Babel.
Wakil Ketua DPRD Babel, Edi Iskandar, menegaskan rekomendasi ini merupakan bentuk tanggung jawab DPRD.
“Rekomendasi ini bukan hanya untuk kepentingan daerah dan bangsa, tetapi juga amanah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kami berharap pemerintah pusat menindaklanjutinya dengan serius agar tata kelola timah lebih baik, transparan, dan bermanfaat bagi masyarakat,” kata Edi.
Rapat Paripurna ini dihadiri perwakilan Pemerintah Provinsi Babel, Forkopimda, BUMN, BUMD, tokoh masyarakat, dan undangan lainnya.
