Sementara itu, Ketua UPKK Gapoktan Sepakat Jaya, Sukarya, menjelaskan bahwa pengurangan bantuan sebesar Rp25 ribu per petak sawah bukan merupakan bentuk pemotongan, melainkan hasil pembagian ulang kepada petani lain.
Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan luas lahan yang dihitung menggunakan sistem poligon yakni metode pengukuran yang hanya menghitung lahan aktif digarap.
“Awalnya bantuan direncanakan sebesar Rp900 ribu per hektar atau Rp225 ribu per petak sawah. Namun setelah penyesuaian karena sistem poligon, menjadi Rp800 ribu per hektar atau Rp200 ribu per petak,” jelas Sukarya.
Menanggapi hal ini, Anggota DPRD Bangka Selatan, Dian Sersanawati, menyatakan bahwa permasalahan ini kemungkinan besar hanya terjadi karena miskomunikasi antara Gapoktan, Poktan, dan para petani penerima bantuan.
“Setelah kita diskusikan dengan Gapoktan dan Poktan, tidak ditemukan adanya pemotongan sebesar Rp25 ribu. Yang disebut oleh petani itu adalah biaya administrasi yang katanya dibayarkan secara sukarela,” terang Dian kepada wartawan.
Ia berharap ke depan komunikasi antar semua pihak dapat diperbaiki agar tidak terjadi kesalahpahaman yang berpotensi menimbulkan kegaduhan di lapangan. (*)
