“Komitmennya, satu kendaraan bisa diselesaikan dalam waktu sekitar 20 menit. Setelah satu selesai, langsung dilanjutkan ke kendaraan berikutnya,” kata Didit.
Selain itu, DPRD juga meminta penyesuaian kuota BBM subsidi. Selama ini, sopir hanya memperoleh sekitar 60 liter, yang dinilai belum mencukupi untuk distribusi ke wilayah seperti Bangka Selatan, Mentok, hingga Belinyu.
“Atas kondisi itu, kami minta ada toleransi penambahan kuota, khusus untuk kendaraan pengangkut sembako yang menyangkut kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Audiensi turut dihadiri perwakilan Dinas Perhubungan, Dinas ESDM, dan instansi terkait lainnya. Hasil rapat menyepakati kendaraan yang memenuhi persyaratan dapat kembali mengaktifkan barcode guna mengakses BBM subsidi.
“Alhamdulillah semuanya sudah clear. Barcode bisa diaktifkan kembali, dan distribusi logistik diharapkan kembali lancar,” kata Didit.
Redaksi.
