Di tengah kondisi tersebut, keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk menghapus tunggakan iuran JKN sebesar Rp7,69 triliun menjadi kabar menggembirakan bagi jutaan peserta nonaktif.
Langkah ini memungkinkan mereka kembali mengakses layanan kesehatan tanpa beban utang iuran.
“Ini langkah bersejarah. Negara benar-benar hadir. Ini bukan hanya soal membebaskan iuran, tapi menegaskan bahwa negara tidak membiarkan rakyatnya sendirian,” kata dr. Haerul.
Ia menyebut keputusan ini sebagai pelaksanaan nyata amanat UUD 1945 dan implementasi semangat Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).
Terutama karena sebagian besar peserta JKN adalah Penerima Bantuan Iuran (PBI), yang dibiayai oleh APBN dan APBD.
Bagi dr. Haerul, pemutihan tunggakan bukanlah akhir, melainkan titik awal.
Ia menyerukan agar masyarakat memanfaatkan kesempatan ini dengan mengubah pola hidup.
“Syukuri kebijakan ini dengan hidup sehat: deteksi dini, makan bergizi, olahraga, dan kunjungi puskesmas secara berkala,” ajaknya.
Ia juga menyinggung peran penting program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Cek Kesehatan Gratis (CKG) dalam mendukung transformasi sistem kesehatan nasional.
Dengan masyarakat yang lebih sadar dan aktif, maka beban biaya pengobatan dapat ditekan dan produktivitas nasional meningkat.
“Jika rakyat sehat, Indonesia akan lebih kuat dan produktif. Namun keberlanjutan program ini bergantung pada kesadaran kolektif, bukan hanya kebijakan negara,” pungkas dr. Haerul.
Bagindo Yakub.
