“Pembangunan tidak boleh mengorbankan hak-hak warga,” ujar Mario.
Menurutnya, meskipun proyek Jalan Tol Semanan–Sunter merupakan proyek strategis nasional, pelaksanaannya tetap harus mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, serta dialog terbuka dengan masyarakat terdampak.
“Warga bukan menolak pembangunan, tetapi menuntut keadilan Pemerintah dan tim appraisal harus membuka ruang dialog yang objektif dan transparan agar tidak memicu konflik sosial berkepanjangan,” tambahnya.
Warga RW 09 berharap pemerintah dan pihak terkait dapat meninjau ulang nilai appraisal serta melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses musyawarah penetapan ganti rugi.
Salah satu pesan dalam spanduk menegaskan bahwa penolakan dilakukan bukan untuk menghambat pembangunan, melainkan agar hak-hak warga tidak dirugikan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak pelaksana proyek maupun instansi terkait terkait aksi penolakan tersebut.
Warga menyatakan akan terus menyuarakan keberatan hingga tercapai kesepakatan yang dinilai adil dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Herman Yakub.
