“Perusahaan jangan sampai merasa lebih berkuasa dari masyarakat, karena itu tanah dan hutan nenek moyang mereka,” tegasnya.
Yogi juga menyoroti langkah perusahaan yang melaporkan warga saat bergotong royong memperbaiki akses jalan.
Menurutnya, tindakan tersebut justru berpotensi memperkeruh hubungan dengan masyarakat.
“Dari awal pabrik ini mau berdiri, sudah melaporkan masyarakat, apalagi jika nanti sudah beroperasi,” ujarnya.
Meski bersikap tegas, Yogi memastikan warga Desa Nangka tidak menolak investasi.
Menurutnya, masyarakat hanya menginginkan akses jalan yang selama ini digunakan tetap terbuka dan hak mereka dihormati.
Polemik akses jalan di Desa Nangka kini menjadi perhatian DPRD Babel. Warga berharap pemerintah daerah dapat memediasi penyelesaian sengketa sehingga hak masyarakat terlindungi tanpa menghambat iklim investasi di Bangka Belitung.
Redaksi.
