Ia juga menegaskan, kebijakan wajib halal akan mulai diberlakukan pada Oktober 2026, sehingga percepatan sertifikasi menjadi langkah penting yang harus segera dimanfaatkan pelaku usaha di daerah.
Selain sertifikasi halal, Pemprov Babel turut menyiapkan program pembiayaan tanpa agunan bagi UMKM dengan pinjaman Rp50 juta hingga Rp100 juta yang dijamin oleh pemerintah daerah.
“Kita ingin UMKM tidak lagi bergantung pada pinjaman berbunga tinggi. Pemerintah hadir memberikan solusi agar pelaku usaha bisa berkembang tanpa terbebani,” tegasnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH, Mamat Slamet Burhanuddin, mengapresiasi langkah Pemprov Babel dalam mendorong sertifikasi halal bagi UMKM.
“Ini merupakan bentuk nyata perhatian pemerintah daerah dalam memperkuat peran UMKM sebagai penggerak ekonomi daerah,” ujarnya.
Pelaku UMKM, Rika Safitri, mengaku terbantu dengan program sertifikasi halal tersebut. Ia menilai sertifikat halal mampu meningkatkan kualitas sekaligus daya saing produk.
“Sertifikat halal ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas produk agar bisa bersaing dengan daerah lain,” katanya.
Hal senada disampaikan pelaku UMKM lainnya, Dodi Radian, yang menyebut sertifikasi halal meningkatkan kepercayaan diri pelaku usaha dalam memasarkan produknya.
Pemprov Babel berharap program ini mampu mendorong UMKM lebih inovatif, membuka lapangan kerja, serta memperkuat perekonomian daerah secara berkelanjutan. (*)
