Namun, lanjut Gubernur Hidayat, karena administrasi lahan belum rampung, pemerintah daerah bersama KPS perlu menindaklanjuti kembali agar dokumen segera disiapkan.
“Lahan ini merupakan lahan negara yang sudah memiliki izin HTR, tapi belum digarap. Melalui program investasi kelapa, lahan tidur ini bisa kembali diaktifkan. Masyarakat akan mendapat keuntungan 20 persen sekaligus diberdayakan untuk bekerja,” jelasnya.
Gubernur Hidayat menambahkan, bibit kelapa akan didatangkan dari Sulawesi maupun Pulau Bangka sendiri, dengan melalui proses penyortiran terlebih dahulu.
Sebagai tahap awal, kata Gubernur Hidayat, pemerintah merencanakan percontohan di Selat Nasik seluas 6.000 hektare. Namun, investor disebut menginginkan lahan minimal 32.000 hektare.
“Survey ke lapangan baru bisa dilakukan apabila administrasi selesai,” tegasnya. (*)
