“Apa yang telah diaudit oleh BPK, apa yang sudah disampaikan, yang baik kita pertahankan, yang kurang kita perbaiki,” tegas Hidayat.
Ia menilai rekomendasi DPRD merupakan bentuk pengawasan konstruktif yang menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintah daerah.
Seluruh catatan dan saran DPRD dipastikan akan ditindaklanjuti secara cermat, tepat waktu, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Hidayat menegaskan sinergi antara Pemerintah Provinsi, DPRD, dan BPK menjadi fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Menurutnya, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah bukan sekadar memenuhi kewajiban administrasi, tetapi menjadi instrumen untuk memastikan APBD memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kepulauan Bangka Belitung.
