Tambang-tambang liar beroperasi tanpa henti, tanpa satu pun instansi yang mampu menghentikan atau menindak tegas para pelaku.
Kondisi ini memunculkan dugaan bahwa aparat dan instansi terkait memilih tutup mata, takut, atau bahkan sengaja membiarkan praktik ilegal tersebut.
Sikap pasif itu pun disesalkan salah satu petinggi Satgas PKH Halilintar yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
“Berita harus terus naik, mas. Sentil APH-nya, sentil Dinas Kehutanan, sentil ESDM, biar semua bergerak,” ujarnya, Sabtu (6/12/2025).
“Wartawan dorong terus. Daerah (Pemprov dan Pemda-red) punya kewenangan untuk bertindak, jangan diam saja. Apa tidak malu ilegal di depan mata dibiarkan begitu saja?” kesalnya.
Ia menegaskan, para pejabat dan pemangku kepentingan di Bangka Belitung selayaknya tidak bungkam melihat maraknya praktik illegal mining di Hutan Lindung Sarang Ikan Lubuk.
“Gunakan kekuatan kalian (wartawan-red) untuk menyentil orang-orang yang seharusnya berbuat, tapi malah bungkam seribu bahasa. Kalau semua harus dikerjakan Satgas PKH, bubarkan saja instansi-instansi terkait di Babel,” tegasnya.
Sementara itu, Gubernur Babel Hidayat Arsani, Bupati Bangka Tengah Algafry Rahman, serta Ketua Komisi VII DPR RI Dapil Babel Bambang Patijaya, hingga kini memilih bungkam dan belum memberikan respons. Konfirmasi yang dilayangkan redaksi belum mendapat jawaban hingga berita ini ditayangkan.
Terkait persoalan ini, Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Viktor T. Sihombing masih dalam upaya konfirmasi. (red)
