Terkait aktivitas kolektor, Didit menjelaskan transaksi tetap diperbolehkan sepanjang berada dalam wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah. DPRD juga mendorong perusahaan memanfaatkan cadangan timah, termasuk di alur Jeritik, untuk meningkatkan produksi.
“Kami berharap PT Timah memetakan wilayah IUP yang berpotensi bersinggungan dengan nelayan. Babel tidak hanya hidup dari timah, tetapi juga pariwisata dan perikanan. Keseimbangan harus dijaga,” katanya.
DPRD juga menyinggung dugaan monopoli kolektor timah serta meminta PT Timah memperkuat program tanggung jawab sosial (CSR).
“Keberadaan PT Timah harus menjadi kebanggaan, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kami akan terus mengawal agar tidak terjadi konflik horizontal,” tutur Didit.
Menanggapi hal itu, Direktur Utama PT Timah Tbk Restu Widiyantoro menegaskan komitmen perusahaan meningkatkan kinerja produksi.
“Mudah-mudahan ini bisa mempercepat upaya kami menaikkan produksi. Dengan begitu, sumbangsih PT Timah kepada masyarakat Bangka Belitung semakin baik,” ujarnya. (*)
